Awasi Pemilu, Bawaslu Kuatkan Peran Publik

MAMUJU — Peran masyarakat sipil dalam Pemilu 2014 cukup terbuka
memberi masukan, kritikan, dan evaluasi terhadap proses
penyelenggaraan demokrasi ke depan.
Permasalahannya adalah organisasi masyarakat sipil belum cukup
terlibat dalam penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan
kepada penyelenggara negara, khususnya pengawasan pemilu. Sementara
pengawasan yang ketat harus dijalankan semua pihak agar misi 2014
tidak menghancurkan kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak era
transisi demokrasi di 1999.
Demi mewujudkan tujuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Sulbar berkomitmen melakukan pemantaun pelaksanaan pemilu dengan baik.
Bahkan, lembaga ini mendorong pengawasan pemilu berbasis masyarakat
sipil.
Dasarnya adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan
pengawasan akan memperkuat kapasitas pengawasan pemilu. Sehingga
proses pelaksanaan pemilu secara dini akan mudah dikontrol.
“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan mendorong perluasan
wilayah pengawasan kami. Hal ini juga akan menjadi media komunikasi
pendidikan politik bagi masyarakat,” urai Ketua Bawaslu Sulbar,
Busrang Riandhy, pada sosialisasi dan bimtek pengawasan verifikasi
faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 di Hotel
Grand Mutiara, Senin malam, 22 Oktober.
Selain itu, lanjut Busrang, untuk mendapatkan hasil pengawasan yang
akurat, Bawaslu Sulbar juga telah menjalin kerja sama dengan
Universitas Sulawes Barat (Unsulbar). Kemudian kerjasama juga dibangun
dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR).
“Kami mengharapkan KPU dapat bekerja sama dengan mitra pengawas pemilu
dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan. Kerja sama ini kami
butuhkan untuk mensukseskan pesta demokrasi,” pinta Busrang.
Dikatakan, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu akan memilih sasaran
pengawasan di setiap tahapan pemilu yang dianggap berpotensi
terjadinya pelanggaran. “Masih banyak terjadi pelanggaran dan
kecurangan, pelanggaran tersebut bukan saja dilakukan oleh peserta
pemilu atau tim sukses, bahkan juga dilakukan penyelenggara pemilu.
Tentunya kondisi ini menjadikan pengawasan hal utama untuk turut
memberikan sumbangsih dalam menyukseskan pemilu mendatang,” harap
Busrang.
Ditambahkan, ia berharap kepada mitra pengawas pemilu untuk tetap
melakukan koordinasi jika di lapangan ditemukan permasalahan. Hal ini
dimaksudkan agar potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dapat
diredam sejak dini. (mg6/ham)

Share Button

Related Stories »

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • OBMmj (5 hari ago)
    Project Reklamasi Pantai Mamuju Tahap 2,.. (Rimuku - Karema).. penuh…
  • mrdn (1 week ago)
    Banyak peserta dari pulau Jawa. Tapi pemenang harus dari Mamuju…
  • bruno (3 weeks ago)
    kapan sk cpns umum 2013 terbit dan kapan mulai aktif…
  • IBU WIDIA (4 weeks ago)
    ASSALAMU ALAIKUM SAYA IBU WIDIA ANGGOTA HONORER YANG LULUS K2…
  • wahyu (1 month ago)
    Maaf admin, coba kumpulin smua aksara lontar dari awal sampai…
  • wahyu (1 month ago)
    klo masalah huruf aksar lontar,, aksar lontar banyak,, mngkin memakai…
Close