Penetapan Karateker Bupati Mateng Legislator Asal Sulbar Desak Mendagri

JAKARTA — Sebanyak 11 pelaksana tugas bupati atau karateker Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimekarkan bersama Mamuju Tengah (Mateng) Sulbar telah dilantik 22 April lalu.
Sayangnya, hingga kemarin, belum ada kejelasan mengenai karateker bupati Mateng.
Terhadap kondisi itu, Legislator Komisi V DPR asal Sulbar Ibnu Munzir, mendesak agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menetapkan figur yang dinilai layak.
“Kita tak mungkin membuang kesempatan mendapatkan gelontoran anggaran pada APBN Perubahan, lantaran kareteker bupati Mateng yang belum dilantik. Kemendagri harus bijak melihat itu,” ujar Ibnu saat dikonfirmasi di gedung DPR RI usai mengikuti rapat Banggar, Rabu 5 Juni.
Ibnu juga mengatakan, tak ada alasan lagi untuk tidak menetapkan karateker bupati Mateng, sebab, legislator Sulbar telah menghadap dan meberikan jaminan bahwa Mateng akan tetap kondusif siapapun yang ditetapkan sebagai karateker.
Seperti diketahui, menyambut lahirnya Mateng yang merupakan pecahan Kabupaten Mamuju, Gubernur Sulbar kemudian mengusulkan tiga nama calon karateker. Mereka adalah Jamil Barambangi (Asisten I Pemprov Sulbar), kemudian Habsi Wahid (Sekkab Mamuju), dan Musa (Kepala Bakorlu Pertanian Perikanan dan Kehutanan).
Jamil dan Habsi disebut-sebut sebagai kandidat dengan dukungan terkuat. Pendukung keduanya silih berganti melakukan unjuk rasa di kantor gubernur Sulbar. Polemik ini bahkan berlanjut hingga ke gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Mendagri pun, menunda penetapan karateker hingga ada kesepahaman di daerah.
“Siapun yang ingin diputuskan Mendagri itu tidak akan merusak tatanan masyarakat Mateng. Silakan diputuskan, siapapun yang dianggap paling cocok karena domainnya sekarang ada di Kemendagri,” tegas Ibnu.
Terhadap warga Mateng, Ibnu berpesan agar tak merespon berlebihan penetapan karateker mateng. Sikap itu juga disebut sebagai penghargaan terhadap usaha pemerintah memekarkan Mateng.
“Pemerintah telah mendorong percepatan pemekaran Mateng hingga sekarang resmi menjadi DOB. Jadi saya harap warga Mateng bisa melihat itu sebagai suatu perjuangan yang patut dihargai. Lagi pula itu juga demi kepentingan warga Mateng,” pungkas politisi partai Golkar itu.
Jika terus didorong oleh ego masing-masing, lanjut Ibnu, maka bukan tidak mungkin kemendagri akan mendiamkan persoalan karateker bupati Mateng.
Hal itu justru akan merugikan warga Mateng sendiri sebab akan banyak kesempatan yang terbuang, sementara kesempatan itu bisa digunakan membenahi Mateng. (jsm/rul)

Share Button

Related Stories »

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • bruno (2 weeks ago)
    kapan sk cpns umum 2013 terbit dan kapan mulai aktif…
  • IBU WIDIA (3 weeks ago)
    ASSALAMU ALAIKUM SAYA IBU WIDIA ANGGOTA HONORER YANG LULUS K2…
  • wahyu (4 weeks ago)
    Maaf admin, coba kumpulin smua aksara lontar dari awal sampai…
  • wahyu (4 weeks ago)
    klo masalah huruf aksar lontar,, aksar lontar banyak,, mngkin memakai…
  • Susilawati (4 weeks ago)
    Ya, botol susu adalah salah satu perlengkapan bayi, bagaimanapun juga…
  • wonodistrikseno (1 month ago)
    sudah banyak fakta dimasyarakat pengeluaran anggaran yang begitu besar melampaui…
Close