Polemik Database Honorer K1 Matra AAK akan Lakukan Pembuktian

JAKARTA — Lembaga Aliansi Anti Korupsi (AAK) Sulbar kini merampungkan
bukti-bukti dugaan mereka terkait masalah database honorer kategori I
(KI) Kabupaten Matra.
Ketua AAK Sulbar, Said Hasan menjelaskan, pihaknya siap menjawab
tantangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN & RB) yang meminta bukti-bukti atas permasalahan honorer
Matra.
“Sebenarnya, kami sudah ada (bukti,red) sbelum masalah ini terungkap
ke publik. Sudah juga kami serahkan kepada KemenPAN, tapi diminta
untuk dirinci,” sebut Said di Jakarta, Jumat 7 Desember.
Bukti-bukti ini akan mereka satukan dalam sebuah dokumen agar lebih
mudah dicerna oleh pihak KemenPAN-RB maupun para anggota komisi II DPR
yang juga konsen membahas masalah honorer di beberapa daerah.
Bukti tersebut, antara lain, nama-nama honorer belum memenuhi syarat,
honorer yang layak tapi tidak diusulkan oleh daerah, dan bukti terkait
dugaan rekayasa tanda tangan bupati Matra sebelumnya (Abdullah
Rasyid,red).
“Kita akan mengurai mana betul-betul honorer 2005 kebawah dan mana
saja kategori data siluman. Data siluman itu sampai 50 persen, dan
kita akan ungkap kalau diminta,” ungkap Said.
Kamis 6 Desember lalu, Komisi II DPR, Menpan, Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menggelar pertemuan konsultasi tertutup untuk mengklarifikasi masalah
honorer di daerah-daerah.
Termasuk polemik database honorer di kabupaten Matra yang dilaporkan
oleh AAK. Menpan meminta, masalah kepegawaian di Matra dapat disertai
dengan bukti-bukti agar dapat menjadi acuan bagi Menpan untuk
menentukan sikap.
“Kami siap membeberkan semuanya. Utamanya nasib para honorer 2005 yang
tidak dimasukkan dalam kategori I oleh Pemkab Matra. Alasan Pemkab,
karena ijazah mereka tidak ada. Ini tidak betul,” terang Said.
Pihaknya juga akan mengungkap adanya isu pembayaran dari para tenaga
honorer KI Matra kepada pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red)
setempat. Informasi yang diperoleh pembayaran ini ditujukan bagi
‘honorer siluman’, dan jumlahnya pun beragam.
“Kita fokus juga kepada dugaan pungutan. Itu kan tahap pertama mereka
bayar Rp 7 juta. Tahap kedua diminta lagi tambahan setelah ada NIP,
dan jumlahnya beda-beda,” imbuhnya.

Bantah Tudingan AKK
Sementara itu, Bupati Matra Agus Ambo Djiwa, telah membantah berbagai
tudingan AAK. Menurut dia, seluruh database usulan Pemkab Matra
diajukan sesuai peraturan yang ada.
Pemkab, kata Agus, hanya mengajukan nama-nama yang dianggap kompeten
sebagai tanaga honorer KI. Dari ribuan usulan, BKN hanya meloloskan
sebanyak 437 honorer untuk KI Matra.
Demikian pula terhadap isu pungutan kepada para tenaga honorer KI
Matra. Agus dengan tegas membantah tudingan ini. “Semua data itu sudah
benar. Tidak benar ada pungutan Rp30 juta. Itu tidak benar,” ucapnya
saat menghubungi Radar Sulbar.
Ia malah menyebut jika polemik database honorer Matra sengaja dibuat
sedemikian rupa untuk merusak citra kepemimpinannya di Mamuju Utara.
“Itu semua kepentingan politik,” ujar Agus. (rul)

Share Button

Related Stories »

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • OBMmj (18 jam ago)
    Project Reklamasi Pantai Mamuju Tahap 2,.. (Rimuku - Karema).. penuh…
  • mrdn (3 hari ago)
    Banyak peserta dari pulau Jawa. Tapi pemenang harus dari Mamuju…
  • bruno (2 weeks ago)
    kapan sk cpns umum 2013 terbit dan kapan mulai aktif…
  • IBU WIDIA (3 weeks ago)
    ASSALAMU ALAIKUM SAYA IBU WIDIA ANGGOTA HONORER YANG LULUS K2…
  • wahyu (4 weeks ago)
    Maaf admin, coba kumpulin smua aksara lontar dari awal sampai…
  • wahyu (4 weeks ago)
    klo masalah huruf aksar lontar,, aksar lontar banyak,, mngkin memakai…
Close