Tunggakan Pajak d’Maleo Rp 45,9 Juta

Budi Arief: Kami Kaji Dulu

MAMUJU — Hotel yang menjadi kebanggaan di provinsi ini, d’Maleo Hotel
and Convention, ternyata tidak luput dari tunggakan pajak. Sejak
Februari hingga April, hotel yang berdiri megah di Pantai Manakarra
itu menunggak sebesar Rp 45,9 juta.
Tunggakan ini terjadi karena pihak manajemen hotel membayar pajak per
bulan tidak sesuai dengan hitungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Mamuju.
Seharusnya pada Februari dan Maret tahun 2012 hotel itu membayar
pajak sebesar Rp 24.300.000 per bulan, namun yang disetor hanya
sebanyak Rp 13.500.000. Dengan demikian, ada tunggakan sebesar Rp
21.600.000 untuk dua bulan.
Sementara, untuk pembayaran pajak April yang berjumlah Rp 24.300.000
belum dilakukan penyetoran sehingga total tunggakan mencapai Rp 45,9
juta.
“Pada Januari tahun ini, total pajak hanya Rp 12 juta, namun setelah
terbentuk Dispenda Mamuju kami melakukan uji coba penghitungan jumlah
kamar terpakai untuk dikenai pajak sebanyak 18 kamar per bulan dengan
nilai pajak Rp 24.300.000,” kata Kepala Dispenda Mamuju Hamzah Sula,
dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi triwulan pertama pencapaian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mamuju, dengan Komisi II DPRD Mamuju,
Selasa 1 Mei.
Dalam RDP tersebut, Hamzah menyatakan penghitungan untuk dikenai pajak
hanya 18 kamar per bulan dari total kamar hotel d’Maleo Mamuju
sebanyak 126 unit adalah untuk uji coba bagi Dispenda sebagai dinas
baru yang menangani masalah pendapatan.
Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata penggunaan kamar setiap bulan.
Sebab, dari 126 kamar yang ada tidak setiap malam selalu dipenuhi oleh
pengguna atau tamu.
Sementara itu, General Manager d’Maleo Hotel and Convention Mamuju
Budi Arief, menyatakan tidak setuju jika hal tersebut dikatakan
sebagai tunggakan pajak. Pihak d’Maleo akan melunasi sisa pajak yang
belum dibayarkan, namun pihaknya masih harus melakukan kajian terhadap
adanya kenaikan wajib pajak yang kenaikannya mencapai 100 persen.
“Bukan tidak mau membayar sisa pajak tersebut, tapi kami masih harus
melakukan kajian terhadap kenaikan wajib pajak sebesar 100 persen dari
tahun 2011,” tandas Budi. (mg1/dir)

Share Button

Related Stories »

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • OBMmj (6 hari ago)
    Project Reklamasi Pantai Mamuju Tahap 2,.. (Rimuku - Karema).. penuh…
  • mrdn (1 week ago)
    Banyak peserta dari pulau Jawa. Tapi pemenang harus dari Mamuju…
  • bruno (3 weeks ago)
    kapan sk cpns umum 2013 terbit dan kapan mulai aktif…
  • IBU WIDIA (4 weeks ago)
    ASSALAMU ALAIKUM SAYA IBU WIDIA ANGGOTA HONORER YANG LULUS K2…
  • wahyu (1 month ago)
    Maaf admin, coba kumpulin smua aksara lontar dari awal sampai…
  • wahyu (1 month ago)
    klo masalah huruf aksar lontar,, aksar lontar banyak,, mngkin memakai…
Close